Ada Miss Komunikasi Antara Pelindo III dan Pelindo Pusat, Sidang Ditunda Karena Mediasi Antara Walhi Bali dan Pelindo III Gagal

lilikbadung, 20 Jan 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

DENPASAR-  Sidang ajudikasi non litigasi penyellesaian sengketa informasi dibuka Ketua Majelis Komisioner KIP Bali Agus Astapa didampingi anggota Gusti Ngurah Wirajasa dan Ketut Suharya. Pihak Pelindo III diwakili tiga orang sebagai pemegang kuasa, yakni Suryo Khasabu, Tri Sakti Ambarwati dan Astrid Fitria Kasih dari PT. Pelindo Pusat yang ada di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), akhirnya berlangsung Selasa (15/1) dengan agenda pemer ikutan pendahuluan dan kedua belah pihak memperlihatkan surat kuasa.

Walhi Bali tetap diwakili I Wayan Adi Sumiarta dan I Made Juli Untung Pratama. Dalam sidang tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Benoa mengakui sudah menerima permohonan dari pihak Walhi Bali. Hanya saja surat permohonan dari Walhi Bali tidak disampaikan oleh Pelindo III Cabang Benoa kepada Pelindo pusat.

Sedangkan yang berhak atas pemberian izin atau permohonan informasi itu hanya bisa diberikan oleh Pelindo pusat. Seluruh Informasi Publik termasuk sengketanya diambil alih oleh pusat karena di cabang termasuk di Cabang Benoa III, belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sehingga terjadi ketimpangan soal permohonan informasi itu karena Pelindo pusat tidak menerima penyampaian permohonan dari Walhi Bali dari surat yang diterima Pelindo III Cabang Benoa. Pelindo pusat baru mengetahui ada permohonan itu saat kasus ini diajukan ke KIP Bali. Jadi, diakui ada miskomunikasi antara Pelindo III Benoa dan Pelindo Pusat.

Suryo Khasabu menambahkan, selain mengajukam surat yang harus diteruskan ke pusat, pihak pemohon diharapkan mengisi formulir yang ada di Pelindo pusat. Formulir itu berisi tentang alasan dan tujuannya pihak pemohon meminta informasi terkait proyek reklamasi yang sedang berlangsung.

 “Kalau semua sudah terpenuhi, dan sampai pada kami, pasti kami tanggapi,” ujar Suryo. Pihak Walhi Bali merangkan bahwa dalam surat di awal sudah dijelaskan alasannya yakni terkait dampak lingkungan. Atas pengakuan itu, sidang langsung melalukan mediasi antara pemohon informasi (Walhi Bali) dengan termohon (Pelindo). Sebagai mediator adalah Widiana Kepakisan dari KIP Bali.

"Mediasi yang dilakukan sekitar pukul 13.00 Wita  gagal mencari titik temu. Sehingga sidang akan dilanjutkan dengan sidang ajudikasi non litigasi. Sidang recananya akan dilanjutkan pada hari rabu kedua belah pihak akan dipanggil ", pungkas Ketua Majelis Komisioner KIP Bali Agus Astapa.(GUN).

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami