Bendesa Adat Kedonganan dan Bendesa Adat Padangtegal Suarakan Penolakan Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Dalam Acara Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup

lilikbadung, 12 Mar 2019,
Share w.App T.Me

DENPASAR- Sejumlah bendesa adat yang berkenan hadir menyuarakan penolakannya terhadap adanya reklamasi Teluk Benoa, di Rumah Sanur Jalan Danau Poso No.51 A Semawang Sanur, yang di selenggarakan Walhi Bali pada hari Minggu kemarin (10/3).

Penolakan ini dilakukan karena dampak dari adanya pembuatan One Stop Shopping di atas laut dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung di objek wisata yang dikelola masyarakat lokal. Selain itu, rencana tersebut juga tidak sesuai dengan pariwisata Bali yang mengedepankan adat budaya.

Pada sesi bincang santai tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat Jro Bendesa Adat Kedonganan Dr. I Wayan Mertha, Msi banyak bercerita tentang bagaimana kedonganan mengelola puluhan wisata kuliner yang sangat berdampak positif bagi desa dan masyarakat Kedonganan. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa menolak rencana reklamasi Teluk Benoa tersebut karena berdampak buruk terhadap pariwisata yang telah dikelola oleh Desa Adat Kedonganan.

“Saya Tetap konsisten dengan Tolak Reklamasi Teluk Benoa, sebab desa kami sangat dekat dengan lokasi yang ingin dibangun destinasi tersebut. Apalagi ada ide one stop shooping disana, dan akan mengancam segala sesuatu sudah setengah mati kami bangun di desa kami itu, maka saya akan tolak” tegasnya.

Sementara Jro Bendesa Desa Adat Padangtegal I Made Gandra SE mengatakan dalam melakukan pengelolaan pariwisata di Desa Padangtegal pihaknya acapkali melakukan pembinaan budaya serta memberikan ruang bagi kelompok pemuda untuk menampilkan seni.

“Terkait dengan Reklamasi Teluk Benoa secara prinsip saya tidak setuju, apalagi banyak kawan-kawan disini yang meyakini bahwa itu tidak cocok di Bali” tungkasnya. Direktur Walhi Bali Made Juli Untung Pratama menambahkan, dalam diskusi tersebut para bendesa adat telah bersepakat secara prinsip menolak reklamasi Teluk Benoa.

Lebih Lanjut Untung Pratama menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera membatalkan Perpres No. 51 Tahun 2014, Khususnya kembali mengubah status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. “Presiden Joko Widodo harus segera batalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014” pungkasnya.

Acara yang diadakan sedari pukul 10.00 pagi ini merupakan acara konsultasi yang melibatkan anggota-anggota Walhi Bali baik secara Individu maupun secara kelembagaan guna mengidentifikasikan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada di Bali.

Dalam acara KDLH kali ini Walhi Bali Mengangkat tema Bali Berkelanjutan Festival Wilayah Kelola Rakyat. Sejalan dengan Tema tersebut dalam acara ini, Walhi Bali juga mengadakan pasar produk komunitas dengan menggandeng komunitas kreatif yang memproduksi berbagai macam produk ramah lingkungan. Seperti beras merah Subak Uma Utu, Bersua Bali, Petani Garam Amed, Sentiasa, PPLH BALI, Rattan Bag Gumung, dan Sindikat Pesta Kebon. (GUN)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami