DPRD Kabupaten Malang Belajar Pengelolahan Sumber Air di Trenggalek

INDONESIASATU.CO.ID:

Trenggalek, DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek dengan agenda studi banding tentang Pengelolahan sumber air, Senin (28/5).

Darmadi, ketua rombongan tersebut menjelaskan jika pengelolahan sumber air di Kabupaten Malang banyak mengalami kendala terutama terkait biaya yang dinilai cukup tinggi.

Ditambahkan dia, Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jatim setelah Banyuwangi dan memiliki lahan pertanian tebu seluas 55 ribu hektar."Kebutuhan air sangat luar biasa terutama untuk bidang pertanian," terangnya, Senin (28/5).

Politisi dari PKB ini ingin mengetahui sejauh mana cara Pengelolahan sumber air di Kabupaten Trenggalek termasuk terobosan -terobosan yang dilakukan, dan salahsatunya, mendapat bantuan dari pusat."Saya dengar di Kabupten  Trenggalek sistim Pengelolahan ya lumayan baik," imbuhnya.

Guswanto, salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek menjelaskan jika 70 persen sumber air yang ada berasal dari Kecamatan Bendungan dan penggunaannya lebih banyak di kelokan olah PDAM."Hampir setiap tahun ada anggaran khusus untuk PDAM," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini tidak menampik jika pengelolahan sumber mata air di Kota Kripik Timpuk ini sudah tergolong bagus."Ada beberapa kabupaten lain yang juga melakukan kunjungan ke sini dan belajar tentang sumber air," cetusnya.

Terpisah, Sekertaris Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupten Trenggalek, Suprayogi mengatakan jika pengelolahan air dilakunan dengan menempatkan empat pengamat yang membawahi empat belas kecamatan."Para pengamat akan terus memantau dan melaporkan jika ada kendala di lapangan khususnya yangmenyangkut irigasi pertanian," ujarnya.

Pria ramah ini membenarkan jika Dinas PUPR mendapatkan bantuan dari pusat melalui program Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) di 32 titik lokasi."Masing - masing masing lokasi mendapat anggaran Rp 195 Juta," ucapnya.

Selanjutnya, menurut dia, untuk pengelolahan embung dilakukan oleh provinsi sehingga tidak perlu menganggarkan biaya perawatan."Peningkatan irigasi sekunder dan tersier di desa menjadi prioritas," pungkasnya (ags).

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita