Tantangan Penerapan Prinsip Akuntansi Akrual

INDONESIASATU.CO.ID:

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, setiap tahun seluruh unit instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang antara lain meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, bahwa mulai tahun anggaran 2015 seluruh instansi pemerintahan di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan tidak lagi hanya mengandalkan sistem akuntansi berbasis kas. Salah satu ciri khas akuntansi berbasis akrual adalah bahwa pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperdulikan terjadinya penerimaan uang kas. Demikian juga beban dalam sistem akuntansi berbasis akrual diakui ketika terjadinya transaksi yang menyebabkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya nilai ekuitas, dan tidak tergantung apakah terjadi pengeluaran uang kas atau tidak.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi pemerintahan adalah kurangnya  jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang mengisi formasi kepegawaian di bidang akuntansi. Padahal, untuk bisa menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada organisasi pemerintahan dibutuhkan pengetahuan yang memadai oleh pegawai akan ilmu akuntansi. Seringkali terjadi pengangkatan pegawai atau penunjukan pejabat di bidang akuntansi pada instansi pemerintahan, khususnya pada pemerintah daerah,  dilakukan tanpa mempertimbangan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki oleh pegawai. Hal ini diperparah dengan sering kalinya terjadi rotasi dan mutasi pada pegawai yang ada di bidang akuntansi, sehingga ada kalanya pegawai yang tadinya sudah mulai memahami akuntansi digantikan oleh pegawai yang sama sekali belum pernah berkecimpung dengan akuntansi. Tidak mengherankan bahwa di tahun 2018 ini, dari sebelas Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Bengkulu, hanya ada empat Pemda saja yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, yakni Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemda Bengkulu Utara, Pemda Mukomuko, dan Pemda Lebong. Sementara tujuh Pemda lainnya hanya diganjar dengan opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK.

Walaupun penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintahan di Indonesia telah berjalan selama empat tahun, namun boleh dikatakan bahwa rata-rata tingkat pemahaman pegawai yang berkecimpung di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap akuntansi berbasis akrual masih kurang. Kurangnya pemahaman pegawai mengenai sistem akuntansi berbasis akrual menyebabkan pegawai tidak bisa menjelaskan angka-angka yang tertera di dalam Laporan Keuangan. Masih banyak pegawai yang ditugaskan di bidang akuntansi belum bisa menjelaskan perbedaan antara akuntansi berbasis akrual dengan akuntansi berbasis kas. Padahal, salah satu indikator apakah seseorang sudah memahami akuntansi berbasis akrual atau tidak ialah apakah orang tersebut dapat menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan berbasis kas dengan laporan keuangan yang berbasis akrual.

Salah satu laporan keuangan yang paling mencerminkan sistem akuntansi berbasis akrual adalah Laporan Operasional. Di dalam Laporan Operasional, baik pendapatan maupun beban diakui pada saat terjadinya transaksi, dan tidak tergantung apakah terdapat penerimaan atau pengeluaran uang atau tidak. Hal inilah yang membuat Laporan Operasional sangat berbeda dengan Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas, walaupun kedua laporan tersebut sama-sama dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Jika Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang berbasis kas, maka Laporan Operasional (LO) adalah laporan keuangan yang berbasis akrual. Oleh karena itu, jika kita membandingkan laporan keuangan antara LO dan LRA, walaupun kedua laporan tersebut menggunakan nama akun yang sama, misalnya akun “Pendapatan Pajak Hotel”, atau “Pendapatan Pajak Restoran”, namun karena basis yang digunakan kedua laporan tersebut berbeda, maka angka yang ada pada kedua laporan keuangan tersebut menjadi berbeda.

Sebagai ilustrasi, misalnya pada awal tahun 2018, suatu satuan kerja mengeluarkan Belanja Sewa untuk menyewa sebuah rumah selama dua tahun untuk digunakan sebagai rumah dinas pejabat satker bersangkutan. Misalkan biaya sewa selama dua tahun tersebut adalah 30 juta rupiah, dimana biaya sewa rumah per tahun sebesar 15 juta rupiah. Pembayaran dilakukan sekaligus oleh satker untuk dua tahun. Dalam hal ini, sistem aplikasi keuangan secara otomatis akan mengakuinya sebagai Belanja Sewa pada LRA 2018 sebesar 30 juta rupiah. Namun, untuk laporan Beban Sewa pada Laporan Operasional semestinya hanya mengakui Beban Sewa pada LO tahun 2018 sebesar 15 juta rupiah, karena beban sewa yang terjadi pada 2018 dan harus diakui pada tahun 2018 adalah 15 juta rupiah tersebut, bukan 30 juta. Sedangkan sisa 15 juta rupiah untuk beban sewa tahun 2019 seharusnya diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka yang termasuk di dalam kategori Piutang. Inilah yang akan membuat angka Belanja Sewa pada LRA 2018 satker tersebut berbeda dengan nilai Beban Sewa pada LO 2018.

Bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, hal tersebut sudah semestinya diketahui. Namun berdasarkan pengamatan penulis, ternyata masih banyak  pegawai yang ditempatkan pada bidang akuntansi yang tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan antara LO dengan LRA. Ketika mereka ditanya, misalnya, mengapa angka Belanja Pegawai pada LRA berbeda dengan angka Beban Pegawai pada LO, seringkali petugas penyusun Laporan Keuangan tidak bisa menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan antara LRA dengan LO. Banyak dari mereka hanya menjelaskan bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena dari sistem aplikasinya memang sudah demikian. Hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai penyusun laporan keuangan terhadap disiplin ilmu akuntansi masih sangat rendah.

Rendahnya pengetahuan akuntansi pada sebagian pegawai Pemda yang menduduki posisi di bidang akuntansi sebenarnya bukan semata-mata karena kesalahan pegawai tersebut. Adakalanya Kepala Daerah tertentu menunjuk seseorang untuk menduduki posisi sebagai pejabat di bidang akuntansi tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan dari pegawai bersangkutan. Sehingga sering dijumpai di daerah bahwa seorang Kepala Bidang Akuntansi, misalnya, memiliki latar belakang sebagai sarjana hukum atau sarjana pertanian, atau disiplin ilmu lain yang tidak ada kaitannya dengan akuntansi.

Hal lain yang menyebabkan rendahnya kompetensi pegawai Pemda di bidang akuntansi adalah karena seringnya mutasi atau rotasi yang dilakukan oleh Pemda. Sering kali terjadi bahwa pegawai yang mulai menguasai ilmu akuntansi tiba-tiba harus pindah ke bidang lain yang tidak berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Sementara pengganti pegawai tersebut pun juga bukan orang yang ahli dalam bidang akuntansi, sehingga pegawai baru tersebut harus memulai dari nol untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kompetensi para pegawai instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bidang akuntansi adalah dengan mengadakan edukasi secara berkala dan terus-menerus bagi para pegawainya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan edukasi kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan pada umumnya, dan dalam bidang akuntansi pada khususnya. Walaupun sistem aplikasi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat berbeda, namun pada hakikatnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggunakan standar akuntansi yang sama. Dengan demikian perbedaan sistem aplikasi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah bukan merupakan halangan bagi pemerintah pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, untuk memberikan edukasi kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat mengambil inisiatif untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan kompetensi pegawai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

 

Penulis,

Muhammad Ali Agil Prasetyo (Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu)

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi

  • Whatsapp

Index Berita