Direktur LRI, David Nordfolk: Aksi People Power Dapat Mengancam Kepentingan Strategis Nasional

JAKARTA - Rencana aksi people power yang diwacanakan pada tanggal 10 Agustus nanti  bisa membawa bangsa Indonesia menuju jurang kekacauan yang tak berujung. 

Direktur Lentera Research Institute DR. David Nordfolk menganggap bahwa aksi people power yang dilakukan tidak memiliki dasar dan alasan apapun. Karena hal tersebut jelas sangat mengancam dan merusak keutuhan NKRI dan agenda kepentingan strategis nasional.

Baca juga: Soal Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan Babel, Ini Sindiran Ketua PSI Bangka Belitung

“People power harus memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan maupun elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut, sebab hanya akan mengganggu persatuan bangsa dan kepentingan nasional yang bersifat strategis” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara dengan kebebasan berserikat, aksi people power harus tetap sesuai jalur koridor hukum dan moral.

Baca juga: KPU Kabupaten Pasaman telah membuka penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS untuk Pilkada serentak 2020,

”Meskipun sebagai bagian dari hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, people power sebaiknya tetap harus dalam koridor hukum dan moral, ” katanya.

Ia menjelaskan bahwa narasi yang disampaikan dalam aksi people power merupakan narasi pecah belah dan akan merusak demokrasi Indonesia.

Baca juga: PSI Sumbar Minta Gubernur Jangan Loyo Tangani Covid-19

”Narasi provokatif dan agitatif yang diserukan sejumlah elite politik, agamawan, dan kalangan intelektual harus dihentikan demi persatuan bangsa, ” jelasnya.

Disisi lain, Taiwan-Indonesia Trade Analysis (TITA) Tulus J Maha mengungkapkan bahwa aksi people power hanya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Gejolak politik yang tidak perlu hanya akan merugikan faktor ekonomi nasional.

Baca juga: KPU Pasaman Tunggu Surat Resmi MK Untuk Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2020

”Wacana People Power (makar) hanya akan mengganggu stabilitas perdagangan dan ekonomi nasional, ” katanya.

Proyeksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga pada tahun 2023 masih tetap solid, yakni berada pada kisaran 5-5, 3 Persen. Untuk itu, menurutnya, Wacana seperti people power hendaknya dihindari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: APBD Baru Terserap 6,64 %, Demokrat Limapuluh Kota Dorong Pemkab Segera Eksekusi Anggaran

Masyarakat sendiri saat ini sedang banyak mengalami permasalahan, utamanya mereka sedang dihadapkan pada situasi sosial dan ekonomi yang kini masih tidak menentu akibat adanya ketidakpastian ekonomi global semenjak ancaman krisis, inflasi hingga stagflasi di dunia semenjak tahun 2023.

”Justru apabila ketika masyarakat sendiri tengah dihadapkan pada situasi yang serba sulit tersebut, namun malah ditambah dengan adanya aksi-aksi yang sama sekali tidak jelas dan tidak memberikan dampak manfaat yang positif untuk rakyat, maka hendaknya hal-hal demikian sama sekali tidak perlu dilakukan, ” pungkasnya.***