Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

    Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ichsan Yunus

    PADANG - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ichsan Yunus mengatakan, Rancangan Undang-Undang Provinsi yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI adalah untuk memperkuat status hukum suatu daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagaimana diketahui alas hukum 20 provinsi dan 239 kabupaten/kota di Indonesia masih berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 atau UU Republik Indonesia Serikat (UU RIS).

    Ichsan menyampaikan hal ini kepada Parlementaria di sela-sela pertemuan Tim Kunker panja Komisi II DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/6/2022). Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyerap aspirasi yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Riau Syamsuar, dan Gubernur Jambi Al Haris.

    WARTAMILITER.COM
    market.biz.id WARTAMILITER.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Karena UU Provinsi yang lama itu masih dalam turunan UU RIS. Maka inti, dari dibentuknya UU ini adalah demi ketertiban administrasi hukum. UU yang baru ini akan mempermudah semua daerah apabila ada permasalahan hukum baik nasional maupun internasional, " tutur politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

    Ichsan menegaskan, Komisi II sudah menyepakati tidak akan banyak perubahan substansi dalam RUU Provinsi ini. "Jadi masalah tapal batas kita serahkan kembali kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Misal, tapal batas ke kemendagri, kemudian masalah konten lokal dan kearifan lokal kita juga belum membahas itu sampai sekarang. Dana bagi hasil baik itu dari segala sisi yang berkaitan dengan daerah, kemudian politik sosial budaya, pertahanan dan keamanan itu belum kita bahas, " tuturnya.

    Latte espresso steamed milk
    market.biz.id Latte espresso steamed milk
    20% Rp 4.000
    Beli sekarang!

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut baik adanya pembahasan Rancangan Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Provinsi Sumbar. Diharapkan UU tersebut akan menjadi dasar hukum pembangunan di Provinsi Sumbar dengan mempehatikan potensi budaya-budaya dan niai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Sumbar. 

    Rangkaian rencana pergantian Undang-Undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumbar, Jambi dan Riau menurut Mahyeldi, diperlukan dukungan penuh karena dikaitkan dengan pengaturan tentang Provinsi Sumbar yang sudah tidak relevan lagi, selain tidak sesuai dengan politik hukum otonomi daerah pasca UUD Tahun 1945 serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

    BIGISSUE.ID
    market.biz.id BIGISSUE.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Selain itu juga pengaruh perubahan dinamika sosial yang menuntut Provinsi Sumbar, Jambi dan Riau untuk bergerak lebih cepat untuk pembangunan daerah serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga dan merawat nilai-nilai dari masing-masing daerah, " pungkas Mahyeldi. (es/aha) 

    Ichsan Yunus PDIP KOMISI II DPR RI
    NEWSPAPER.CO.ID

    NEWSPAPER.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 136

    Postingan Tahun ini: 3082

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 103

    Postingan Tahun ini: 2241

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 58

    Postingan Tahun ini: 592

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 52

    Postingan Tahun ini: 861

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Narsono Son verified

    Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Jateng Perkuat Sinergitas melalui Pertandingan Persahabatan Tenis
    Berjuang Jadi Pejabat Keimigrasian, 7 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Ujian Tertulis
    Lapas Pasir Putih Kemenkumham Jateng bersinergi Keamanan dengan Polsek Nusakambangan
    Keadilan Restoratif Sebagai Masa Depan Sistem Peradilan Indonesia

    Rekomendasi

    Srikandi Ditlantas Polda Kalteng Sosialisasi Bijak Bermedsos di SMP Hingga SMA Di Palangka Raya
    Bapas Nusakambangan lakukan identifikasi permasalahan dilapangan terkait penerapan Revitalisasi Pemasyarakatan
    Dampingi Bulan Imunisasi Anak Nasional, Babinsa Ceper Ingatkan Jaga Prokes
    Datangi Tempat Pemancingan Warga Binaan, Babinsa Wonosari Himbau Kamtibmas
    Pesan Babinsa Wonosari Hadiri Undangan Lembaga NU Wonosari

    Ikuti Kami