Ketua PKS Kaltim: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan IKN, Terus Ditingkatkan

SAMARINDA - Masyarakat Kaltim menyiapkan diri untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan pembangunan IKN.  Selain peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah agar mendorongnya melalui edukasi dan  berbagai penyuluhan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Kalimantan Timur(Kaltim), Dedi Kurniadi dalam perbincangan di Kantor DPW PKS Kaltim, di Samarinda, Sabtu  (25/03/2023).

Baca juga: Konsisten Satu Komando 2024 Ikut Jokowi, Relawan Sapu Lidi Surabaya Raya Suarakan Dukungan

“Ibu Kota Negara (IKN) memberikan harapan bagi stakeholder maupun masyarakat khususnya penduduk lokal Kalimantan Timur. Dalam konteks nasional urgensi pemindahan ibukota ke IKN Nusantara telah ditetapkan pemerintah, meskipun masih sangat banyak yang harus disempurnakan baik dari aspek keamanan karena langsung berhadapan dengan laut terbuka maupun aspek pembiayaan, " ungkap  Dedi.

Dia menambahkan bahwa dalam kondisi riil, IKN menjadi harapan bagi masyarakat Kalimantan Timur sekaligus aktif menyiapkan diri untuk berkontribusi agar tidak menjadi penonton di kampung halamannya di berbagai kegiatan pembangunan IKN. 

Baca juga: PPBNI Satria Banten Desak Polres Bogor Tangkap Pelaku Penganiayaan di Gunungsindur

“Stakeholder yang ada di Kalimantan Timur misalnya memfasilitasi institusi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul dan memberikan peluang sebesar-besarnya agar masyarakat terutama generasi muda bisa mendapatkan pengetahuan dan kesempatan, " ucapnya.

Hak-hak masarakat di sekitar IKN terkait aset yang sudah ditempati mereka secara turun temurun agar dipenuhi oleh pemerintah dalam aspek legalitasnya.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Cirebon Gruduk Gedung DPRD Kota Cirebon

 “Keberagaman masyarakat Kalimantan Timur dari pengusaha sampai rakyat biasa, akademisi maupun para pakar mendapat kesempatan untuk berkontribusi. Tidak hanya sebatas di Badan otorita saja, untuk semua lini perlu ditingkatkan lagi porsinya. Pembangunan IKN yang kompleks dibutuhkan sumber daya yang besar, " jelasnya. 

Peningkatan partisipasi masyarakat harus dapat dioptimalkan dan pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi serta beragam penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Baca juga: Ironis CDOB Gobar Jadi Jualan Politik Para Elit

“Bagi masyarakat Kaltim, bukan hanya mendapatkan income finasial saja, tapi juga ada transfer knowledge. Pasca pembangunan fisik IKN, masyarakat Kaltim secara berkelanjutan mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam penyediaan barang dan jasa untuk operasional IKN.
Bukan saja dalam proses pembangunan IKN, pemerintah harus memberikan perhatian kepada provisi Kaltim sebagai kontributor APBN terbesar, untuk pembangun infrastruktur di seluruh Kaltim, daerah-daerah yang masih buruk jalan antar kota/ daerah seperti Paser, Kubar, Mahulu, Kukar, Bontang, Kutim dan Berau agar mendapat perhatian serius karena ia menjadi bagian terkait kehadiran IKN di Kalimantan Timur, " tegasnya.

Kebijakan pembangunan IKN harus memperhitungkan cash flow jangan sampai besar pasak dari pada tiang.

Baca juga: Tuntutan AMPU Terkait TPP, DPRD Segera Memanggil TAPD Toraja Utara

“Kesulitan finasial jangan mengorbankan hal yang substantif terkait kedaulatan negara, peran masyarakan Kaltim, dan Warga Negara Indonesia secara keseluruhan, " tutupnya.

Sumber : Dedi Kurnia 

Penulis: MR/FR