Komisi I DPR RI Soroti Tingginya Harga Sewa Saluran Digital TV Lokal di Maluku Utara

    Komisi I DPR RI Soroti Tingginya Harga Sewa Saluran Digital TV Lokal di Maluku Utara
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono

    TERNATE - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan tujuan Komisi I DPR RI menyerap aspirasi dan masukan terkait RUU Penyiaran ke Provinsi Maluku Utara adalah untuk memastikan dan mensinkronkan informasi di pusat dengan realisasi di lapangan. Bambang menjelaskan temuan yang didapat di Maluku Utara terkait kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan daerah, salah satunya terkait keinginan pemerintah untuk melakukan penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat penyewaan channel atau saluran TV digital kepada TV lokal dengan harga yang tidak memberatkan stasiun TV lokal. 

    “Saya kira yang paling penting supaya apa yang kita hasilkan nanti betul-betul menghasilkan produk yang maksimal, produk yang bisa diterima oleh semua kalangan dari atas sampai ke bawah, dan menyisir banyak pihak. Sehingga kontroversi yang mungkin timbul setelah RUU (Penyiaran) itu kita undangkan, itu bisa kita minimalisir (permasalahan), ” kata Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan LPP RRI, TVRI, Loka Monitoring, KPID dan Gamalama TV, guna menyerap masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran, dengan tema ‘Tantangan Penyiaran Multiplatform di Indonesia’, di Ternate, Maluku Utara, Jumat, (10/6/2022).

    “Di daerah mereka (stasiun TV lokal) menjerit. Sehingga dengan dua kondisi yang berbeda ini kita harus mencari jalan tengah, artinya supaya PNBP tetap jalan, tetapi di bawahpun tidak merasa kayak terdzholimi. Kan mereka (stasiun TV lokal) teriak ini mahal, kita bisa mati. Yang kita dengar kan begitu. Kita enggak mampu, lama-lama kita akan berhenti akan mati, dan sebagainya. Supaya dua hal ini bisa sinkron bisa saling mendukung kita harus mencari jalan tengah, jalan tengahnya ini adalah yang nantinya akan kita diskusikan dengan instansi-instansi terkait. Supaya semuanya bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh semua pihak, tidak hanya di satu pihak, ” tandas politisi Gerindra itu.

    Senada, Anggota Komisi I DPR RI Junico Bp Siahaan menyatakan bahwa keinginan pemerintah untuk menghasilkan PNBP dengan memberikan tarif yang tinggi kepada TV lokal terkait penyewaan channel atau saluran TV digital sangatlah tidak adil. Menurutnya, TVRI janganlah menjadi TV kapitalis yang bertugas menghasilkan pendapatan, yang dimana itu di luar tugas pokok dan fungsinya. “Teman-teman TV lokal, mereka berapa sih iklannya? Sementara biayanya hampir sama, nilai iklan enggak banyak, jumlahnya enggak banyak, harganya enggak sama dengan Jakarta. Sementara, harga yang ditetapkan oleh pusat itu hampir sama sekitar Rp25 jutaan per bulan yang bisa menyerap Rp250 sampai Rp300 juta per tahun TV swasta. TV lokal disuruh bayar segitu. Menurut saya enggak fair lah, ” tandas Nico.

    Black Coffee
    market.biz.id Black Coffee
    18% Rp 4.500
    Beli sekarang!

    “Boleh kita menaikkan target PNBP, tapi jangan jadi TV kapitalis. Jangan buat TVRI jadi sumber pencarian uang untuk negara. Menurut saya tidak pas di luar tupoksinya. Tsetap harus ada untung supaya negara enggak terlalu besar defisitnya untuk membiayai TVRI karena biayanya sekitar Rp1 sampai Rp1, 5 (triliun) setahun, tapi jangan jadi menyulitkan banyak pihak. Kalau di TV nasional banyak iklannya enggak masalah, tapi kalau ngambil uang PNBP dari TV lokal, saya enggak setuju nanti akan saya sampaikan dalam rapat-rapat, ” tegasnya. 

    Diketahui TVRI telah menyiapkan infrastruktur dan perangkat digital yang siap digunakan/ disewa oleh LPS Nasional, LPP Lokal dan LPS Lokal. Untuk penyewaan multipleksing tersebut TVRI juga  sudah mulai menyiapkan sarana prasarana pendukung untuk penyewa mux seperti  menyediakan ruangan, kapasitas listrik yang memadai, internet, dan lainnya. LPP TVRI juga telah siap pada 125 Layanan dari total 225 wilayah layanan MuItiplexing. TVRI telah memiliki 122 Lokasi Pemancar Digital yang dilengkapi dengan perangkat Multiplexing, dengan demikian TVRI di 122 Lokasi sudah siap menampung penyedia konten untuk bekerjasama dengan TVRI.

    HUMAS.CO.ID
    market.biz.id HUMAS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pada beberapa daerah, kapasitas MUX TVRI sudah penuh yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali dan Medan, namun masih banyak yang belum dimanfaatkan olen penyedia konten untuk bekerja sama. Dari sisi program, Penyiaran multiplatform adalah satu keharusan karena ke depan masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan televisi sebagai alat pemberi informasi dan hiburan. Saat ini LPP TVRI telah mengikuti perkembangan teknologi digital dan menggunakan semua sarana digital untuk menjangkau masyarakat. Yang menjadi keunggulan sekaligus tantangan bagi TVRI adalah mempertahankan konten di media digital. 

    Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Ternate, Maluku Utara ini, di antaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto (F-PD), Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Yan Permenas Mandenas (F-Gerindra), Kresna Dewanata Phrosakh (F-Nasdem), dan Bachrudin Nasori (F-PKB). (ndy/sf)

    INFOPUBLIK.CO.ID
    market.biz.id INFOPUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Bambang Kristiono DPR RI KOMISI I
    Justisia

    Justisia

    Artikel Sebelumnya

    Diskusi Kompetensi: Masa Depan LPK, LKP,...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 133

    Postingan Tahun ini: 3079

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 97

    Postingan Tahun ini: 2235

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 57

    Postingan Tahun ini: 591

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 51

    Postingan Tahun ini: 860

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Narsono Son verified

    Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Jateng Perkuat Sinergitas melalui Pertandingan Persahabatan Tenis
    Berjuang Jadi Pejabat Keimigrasian, 7 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Ujian Tertulis
    Lapas Pasir Putih Kemenkumham Jateng bersinergi Keamanan dengan Polsek Nusakambangan
    Keadilan Restoratif Sebagai Masa Depan Sistem Peradilan Indonesia

    Rekomendasi

    Dandim 0824/Jember Ikuti Rakor Dipimpin Gubernur Jawa Timur,  Selesaikan Permasalahan Desa Mulyorejo
    Guna Menyongsong HUT RI  ke 77, Babinsa Koramil Kubutambahan Latih Paskibra
    Babinsa Gandekan Bersama Bhabinkamtibmas Distribusikan Bantuan Paket Obat Kepada Warga
    Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Bojonglongkok Parakansalak Giat Monitoring BLT DD
    Persiapan Upacara 17 Agustus 2022, Babinsa Koramil 03 Manding Latih Tata Cara Upacara Bendera Di SMPN 1 Manding

    Ikuti Kami