Nevi Zuairina Minta Kemendag Fasilitasi UMKM Produk Makanan Halal untuk Ekspor

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendorong Kementerian Perdagangan untuk melihat potensi-potensi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terutama produk-produk makanan halal. Hal ini disampaikan Nevi kepada Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian Perdagangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

 

Baca juga: Bupati Buol Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT.Palma Lestari Jaya

“Mungkin Pak Menteri (Perdagangan), kita bisa melihat bagaimana negara tetangga seperti Malaysia bahkan Thailand, mereka mengekspor makanan halal bahkan justru itu dicari di seluruh dunia. Orang barat juga makan yang halal, ya, dari Thailand dan Malaysia, ” ujar Nevi.

 

Baca juga: Putri Dakka Siapkan Modal Usaha Peternakan untuk Kaum Milenial di Luwu Utara

Kemendag diminta untuk lebih proaktif dan jelas untuk program terkait dengan ekspor serta memfasilitasi UMKM lokal agar bisa menembus pasar ekspor. Ia mencontohkan di dapil wilayahnya yakni di daerah Sumatera Barat memiliki produk rendang yang sangat berpotensi untuk di ekspor. Terlebih rendang juga mendapat peringkat pertama sebagai World’s Most Delicious Foods oleh CNN.

 

Baca juga: Ini Klarifikasi Humas CV Kasih Hati Jupri Dituding Tambak Udang Haji Jufri Tidak Kantongi Izin

“Jadi bagaimana peluang ekspor makanan halal kita kedepan Pak Menteri. Karena banyak provinsi kita di Indonesia itu, sudah mengeluarkan produksi-produksi halal yang berpotensi, sehingga kita bisa mengekspor produksi makanan halal, ” ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

 

Baca juga: Keberadaan Night Culinary, Jadi pilihan bersantai bersama keluarga.

Di sisi lain, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti mengenai ketersediaan pangan dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Kemendag juga diharapkan lebih proaktif dalam perjanjian-perjanjian internasional. Hal ini terkait dengan supply dari luar atau import untuk membantu ketahanan pangan.

 

Baca juga: Ketua Dikranasda NTB : Banyak Perempuan NTB Sukses di Bidang UMKM

“Karena kondisi dunia kita tidak baik-baik, ada krisis pangan dan energi bahkan inflasi. Sehingga dalam kesepakatan perdagangan, menjadi penting dimonitor agar manfaat perjanjian perdagangan tersebut seperti IK-CEPA dan RECP serta seperti perjanjian internasional lainnya, bisa bermanfaat bagi ketahanan pangan nasional, ” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II itu. (gal/sf)