Nevi Zuairina Minta Penggunaan Aplikasi MyPertamina Dikaji Ulang

    Nevi Zuairina Minta Penggunaan Aplikasi MyPertamina Dikaji Ulang
    Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina

    JAKARTA - Pemerintah telah menggelar uji coba pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menggunakan aplikasi MyPertamina mulai Juli 2022. Kebijakan ini untuk mengatur pembelian BBM subsidi untuk meringankan beban keuangan negara yang semakin berat.   

    Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai aplikasi My Pertamina untuk membeli pertalite dan solar tidak akan efektif. Malah justru semakin menyulitkan rakyat. Kebijakan ini menurutnya berpotensi menjadikan rakyat di daerah, tidak memperoleh subsidi lantaran tidak bisa menggunakan MyPertamina, karena kesulitan akses internet dan kendala kepemilikan gadget.   

    WARTAKESEHATAN.CO.ID
    market.biz.id WARTAKESEHATAN.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Ini belum termasuk persoalan kepemilikan kendaraan, dimana banyak kendaraan tidak sesuai dengan pemiliknya. Nama pemilik kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), berbeda dengan yang tertera dalam surat dan KTP, " ujar Nevi, Kamis (4/8/2022).   

    Jadi, menurut Nevi, bila pendaftaran di Aplikasi My Pertamina menyertakan identitas KTP, STNK, BPKB, foto kendaraan dan lain-lain, ini akan menimbulkan polemik data baru, akan makin sengkarut. Selain itu, Nevi menambahkan bahwa tidak semua SPBU memiliki akses internet yang dibutuhkan aplikasi MyPertamina.   

    "Bagaimana dengan SPBU di daerah, di pelosok, dan di perbatasan. Bila calon pembeli BBM gagal akses, atau SPBU tak tersedia jaringan internet,   sehingga gagal membeli BBM, ini dapat menimbulkan konflik masyarakat. Ancaman terhadap keamanan, " lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.   

    Untuk itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II tersebut menilai harus ada sosialisasi yang massif terkait siapa-siapa saja yang berhak akan BBM bersubsidi. Jangan sampai akibat tidak mendapatkan kecukupan informasi, memunculkan potensi konflik di tengah masyarakat.   

    WARTAHAJI.COM
    market.biz.id WARTAHAJI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Jika mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, kendaraan yang dilarang memakai BBM bersubsidi adalah truk untuk mengangkut hasil perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, pemilik kendaraan bermotor berpleat merah, mobil tangki BBM, truk gandeng, serta truk molen.   Namun aturan ini belum secara jelas membedakan kendaraan roda empat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

    "Harusnya diklasifikasi dulu kendaraan mana yang boleh memakai BBM bersubsidi, dan ini harus tersosialisasi dengan baik, " tutup Nevi. (bia/sf)

    JURNALIS.TV
    market.biz.id JURNALIS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    nevi zuairina pks komisi vi dpr ri
    NEWSPAPER.CO.ID

    NEWSPAPER.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Kasad Apresiasi Program Pengembangan Entrepreneurship...

    Artikel Berikutnya

    Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Tanggulangi...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 133

    Postingan Tahun ini: 3079

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 97

    Postingan Tahun ini: 2235

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 57

    Postingan Tahun ini: 591

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 51

    Postingan Tahun ini: 860

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Narsono Son verified

    Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Jateng Perkuat Sinergitas melalui Pertandingan Persahabatan Tenis
    Berjuang Jadi Pejabat Keimigrasian, 7 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Ujian Tertulis
    Lapas Pasir Putih Kemenkumham Jateng bersinergi Keamanan dengan Polsek Nusakambangan
    Keadilan Restoratif Sebagai Masa Depan Sistem Peradilan Indonesia

    Rekomendasi

    Dandim 0824/Jember Ikuti Rakor Dipimpin Gubernur Jawa Timur,  Selesaikan Permasalahan Desa Mulyorejo
    Tak Kenal Hari Libur, Babinsa Kodim 0309/Solok Tetap Semangat Lakukan Pembinaan Demi Perkuat Ketahanan Pangan
    Babinsa Sangkapura Gerakkan Masyarakat Pasang 100 Bendera Menjelang Peringatan HUT Ri Ke-77
    Guna Menyongsong HUT RI  ke 77, Babinsa Koramil Kubutambahan Latih Paskibra
    Babinsa Gandekan Bersama Bhabinkamtibmas Distribusikan Bantuan Paket Obat Kepada Warga

    Ikuti Kami