Saiful Chaniago: Rakyat Menolak Pemimpin Lalai Etik pada Pilpres 2024

OPINI - Berdasarkan pantauan kami, dari Aceh hingga Papua. Rata-rata masyarakat Indonesia tidak menginginkan pemimpin yang mengabaikan nilai etika untuk memimpin Indonesia kedepannya, alasannya pun beragam. Keberagaman alasan masyarakat Indonesia yang tidak menginginkan pemimpin bermasalah secara etik untuk memimpin Indonesia, tentunya masuk akal.

Alasan pertama adalah pemimpin yang bermasalah secara etik tidak memiliki teladan yang baik, kedua pemimpin yang tidak beretika merupakan pemimpin yang emosional, ketiga pemimpin yang tidak etis adalah pemimpin rendah pengetahuannya, keempat pemimpin yang dipaksakan dengan melanggar etik merupakan pemimpin yang berbahaya dan mengancam masa depan Indonesia.

Baca juga: Jajaran Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara, Menolak Dengan Tegas Hasil KLB Deli Serdang

Kurang lebih dua minggu kedepan, seluruh rakyat Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih akan menggunakan hak pilihnya pada 14 February 2024, untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD untuk periode lima tahun berikutnya.

Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional, tentunya kita harus mendukung pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan selurus-lurusnya. Karena pemilihan umum akan memastikan keberlanjutan kepimpinan Indonesia guna mempertegas komitmen konstitusional berbangsa dan bernegara terhadap eksistensi dan masa depan Indonesia.

Baca juga: Catatan Warga : Nasrul Abit Sudah 37 Kali Kunjungi Mentawai

Proses konsolidasi semua pihak yang mencalonkan diri pada momentum pemilihan umum tahun 2024 tentunya telah berjalan dengan sangat baik yang difasilitasi oleh pihak penyelenggara pemilu, walaupun dilain sisi terdapat sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum anggota mahkamah konstitusi, sehingga memaksakan salah satu calon wakil presiden Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2024.

Sebagai rakyat Indonesia, kamipun turut merasakan keprihatinan atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh oknum anggota mahkamah konstitusi sebagaimana yang telah beredar luas informasinya ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Harapan kami, calon pemimpin yang bermasalah secara etik, harus menjadi perhatian serius oleh kita semua seluruh rakyat Indonesia dalam menentukan pilihannya pada saat berada dalam tempat pemungutan suara.

Baca juga: Udin Banggu : Kasus Amoral Kader Pengurus PPP Maros Tidak Ada Kata Stop!

Etika adalah sesuatu nilai tertinggi dalam kehidupan setiap makhluk hidup di bumi, tentunya etika akan memastikan baik tidaknya penilaian pihak lain terhadap pihak lainnya. Dalam konteks kepemimpinan, maka etika merupakan nilai yang utama, karena etika yang membentuk karakter kepemimpinannya seseorang.

Siapapun pemimpin yang tidak memiliki etika ataupun bermasalah secara etik, sejatinya ia bukanlah seorang pemimpin yang baik, karena ia akan cenderung lalai dan abai dalam kepemimpinannya terhadap tanggungjawab serta kewajibannya. Artinya, etika merupakan sesuatu nilai yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin, agar menjadi ikhtiar dasar dalam semua kepentingan kepemimpinan.

Baca juga: KPU Kabupaten Pasaman Menetapkan jumlah DPT dan DPSH Pilkada Kabupaten Pasaman

Saat ini, dalam bacaan media pemberitaan nasional, kita dipertemukan pada angka-angka presentasi yang menempatkan tingkat keterpilihan dan tingkat kesukaan rakyat Indonesia terhadap calon pemimpin pada momentum pemilihan umum tahun 2024. Kami menilai, siapapun tentunya memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi di Indonesia, sepanjang pendapatnya tidak bertentangan dengan konstitusi negara dan hukum yang berlaku.

Dalam bacaan kami, terkhsusnya berkaitan dengan calon presiden Indonesia tahun 2024,  dan berdasarkan sejumlah fakta sebagimana diatas terhadap pelanggaran etik dan penilaian masyarakat terhadap calon pemimpin Indonesia saat ini, maka kamipun berkesimpulan bahwa presentasi angka-angka yang menempatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bermasalah secara etik pada posisi teratas, kami menduga yang demikian itu merupakan upaya pembohongan terhadap rakyat Indonesia, karena faktanya rata-rata masyarakat Indonesia menolak pemimpin yang lalai secara etik.

Baca juga: KPU Kabupaten Pasaman telah membuka penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS untuk Pilkada serentak 2020,

Indonesia kedepannya harus dipastikan kepemimpinan terbaik, untuk kemudian memastikan masa depan Indonesia dengan sebaik-baiknya, paling tidak seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan keadilan dalam mendapatkan pelayanan kesetaraan terhadap kebutuhan kemakmurannya oleh siapapun pemimpin Indonesia.

Pertanyaannya adalah siapakah calon pemimpin yang mampu mewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia terhadap keadilan dan kemakmuran? Tentu jawabannya adalah bukan calon pemimpin yang bermasalah secara etik, karena pemimpin yang bermasalah secara etik, pastinya akan berpengaruh pada proses kepemimpinannya yang juga mengabaikan nilai etika pertanggungjawaban kepemimpinannya.

Dengan demikian, Indonesia masa depan membutuhkan pemimpin yang baik keteladanannya alias menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan pemimpin yang memiliki pengetahuan luas, agar dalam kepemimpinannya insha Allah mampu memastikan keadilan dan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan selurus-lurusnya.

Salam Perubahan, Salam Adil Makmur..
Jakarta 23 Januari 2024

Saiful Chaniago Waketum DPP KNPI

Baca juga: Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen, KPU Pasaman Minta Relasi Sosialisasi Maksimal