Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi

JAKARTA - Peduli Wong Cilik! Ini kalimat yang tepat untuk disematkan kepada Anies Baswedan, Gubernur DKI. Bukan slogan, tapi ini kebijakan yang memang bisa dibuktikan.

Anies melanjutkan program dari para gubernur sebelumnya dengan berbagai inovasi dan banyak penambahan. 

Baca juga: BPKP Perwakilan Sumatera Barat Adakan Bimtek PBJ Penanganan Covid 19 di Pasaman

Ada lebih dari 1 juta (tepatnya 1.043. 780) warga DKI yang mendapat bantuan tunai setiap bulannya. Kalau penduduk Jakarta berjumlah 10 juta, berarti ada 10 persen yang mendapat dana subsidi. 

Penerima KJP 865.145 warga, PJLP ada  46.750 warga, 41.762 lansia, 33.525 buruh,  19.978 rusun, 15.213 kader PKK, 14.293 guru honorer dan 7.139 disabilitas. Total 1.043.780.

Baca juga: Kementerian Kominfo Siapkan Perubahan Kedua Permen Kominfo No. 13 Th 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Mereka terima Cash. Tinggal gesek di ATM, dana cair. Begitulah seharusnya pemerintah memperhatikan warganya. 

Penerima dana ini masih dapat subsidi lagi jika belanja sembako. Dapat uang Cash, sebagian dari uang Cash itu bisa dibelanjakan sembako bersubsidi. Hanya dengan uang 126.000 (sebagian dari dana Cash yang diterima), mereka bisa belanja sembako seharga 372.800. Subsidi 246.800. Uang Cash dapat, sembako bersubsidi dapat. 

Baca juga: Saat Pimpin Musrenbang Tingkat Kec.Bogor Barat, Ini Pesan Bima Arya

Diantara sembako yang disubsidi itu adalah beras, daging sapi, daging ayam, telor, ikan kembung dan susu. Cukup sehat untuk konsumsi bulanan. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan kepada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya, tiga BUMD milik Pemprov DKI Jakarta ini beserta RPTRA untuk menyediakan gerai-gerai sembako tersebut di berbagai tempat agar dapat terjangkau oleh para penerima dana bantuan dari DKI.

Baca juga: Uu Ruzhanul Sebut Disdukcapil Punya Peran Penting dalam Pembangunan Jabar

Tugas tiga BUMD dan RPTRA ini adalah mendorong masyarakat penerima bantuan tersebut untuk belanja ke gerai-gerai sembako yang bersubsidi, agar manfaat bantuan Pemprov DKI bisa maksimal. Agar manfaatnya maksimal, penyerapannya mesti maksimal. Biar subsidi double ini bisa dinikmati secara optimal. 

Dua hal yang diharapkan warga DKI Jakarta, terutama para penerima dana bantuan: Pertama, bantuan ini tidak boleh berhenti. Istilah mereka, Gubernur DKI Jakarta mesti istiqamah untuk terus menjaga kebijakan bantuan dan subsidi ini. Sebab, ini terkait perut dan dapur Wong Cilik. Mereka gak boleh lapar. Setiap bulan, tanpa jedah dan tanpa ada liburnya, mereka mesti terus dapat bantuan. Gak boleh ada kendala teknis, apalagi administrasi. Sebab, makan gak ada liburnya. Perut Wong Cilik harus terus diisi. 

Baca juga: Polda Sumbar Siap Amankan TPS dan Awasi Pelaksanaan Prokes saat Pilkada

Periode Gubernur Anies hanya tinggal 11 bulan lagi. Artinya, warga mesti menerima bantuan 11 kali lagi di periode Anies Baswedan. Setelah itu, berharap bisa dilanjutkan oleh penerusnya. Syukur-syukur Anies Baswedan 2024 jadi Presiden. Biar KJP cs bisa dinikmati secara merata oleh seluruh Wong Cilik di negeri ini. 

Kedua, bila perlu naikkan anggaran atau jumlah para penerima. Jumlah para penerima bantuan mesti terus diupdate, jangan sampai ada orang kelaparan di Ibu Kota.

Langkah Gubernur DKI membuat program "Makan Gratis" bekerjasama dengan Baznas-Bazis DKI, perusahaan-perusahaan BUMD dan swasta serta warteg, merupakan terobosan yang cukup baik untuk semakin meringankan beban hidup Wong Cilik Ibu Kota Pasca pandemi.

Kolaborasi Pemprov DKI dengan semua pihak untuk mengatasi persoalan ekonomi Wong Cilik perlu terus didukung, agar semakin banyak yang ikut terlibat dalam mensejahterakan warga, khususnya Jakarta, umumnya rakyat Indonesia.

Program Anies Baswedan ini bisa diadopsi oleh wilayah atau daerah yang lain, agar seluruh rakyat Indonesia tidak ada lagi yang kelaparan.

Baca juga: Pasaman Raih Penghargaan IGA Tahun 2020, Peringkat 23 se Indonesia Sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota Sangat Inovatif

Kemiskinan adalah problem bersama, problem nasional, yang mesti diatasi secara bersama-sama, menyeluruh dan tuntas. Jakarta bisa, bagaimana daerah yang lain?

Jakarta, 2 Desember 2021

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa