Warga Nekad Mudik pada 16-17 Mei 2021 Dikenakan Sanksi

PANGANDARAN JAWA BARAT - Warga yang nekat pulang kampung atau mudik selama masa larangan mudik mulai 6-17 Mei mendatang akan diberikan sejumlah sanksi beragam mulai dari tilang, penyitaan, sampai ancaman pidana.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Rudy Antariksawan mengatakan, sanksi bagi warga yang nekat melakukan perjalanan mudik memang beragam, Jadi, sanksi akan diberikan sesuai dengan kesalahan mereka masing-masing. 

Baca juga: Polisi Amankan Sejumlah Pemuda Saat Pesta Miras di Pinggir Jalan

Kalau disitu ada pelanggaran lain,   akan ditindak sesuai UU dan aturan yang berlaku, ” ujar Rudy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/4).

Meski demikian, terang Rudy, tak ada sanksi khusus bagi warga yang diketahui tengah melakukan perjalanan mudi, dan dia juga membantah bakal menerapkan sanksi denda maksimal hingga Rp100 juta sesuai pasal 93 UU Karantina Kesehatan.   

Baca juga: Satsabhara Polres Kotawaringin Barat Sambangi Bank Kalteng di Kobar

UU Karantina itu beda, bukan. Itu kan kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan masyarakat luas, '  katanya.

Larangan mudik selama perayaan hari raya Idulfitri atau Lebaran diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 

Baca juga: Bukti Profesional Polri, Kapolri Hormati Keputusan Hakim Untuk Anggota nya

Adapun sanksi yang bisa diterapkan, kata Rudy, misalnya pengendara mobil yang kedapatan membawa penumpang dalam jumlah banyak selama masa larangan mudik. Kepada mereka, Rudy menyebut pihaknya akan menyita mobil tersebut dan mengembalikan warga ke tempat asal pergi. 

Baca juga: Kunjungan Pengurus MPMK di Rumah Dinas Disambut Hangat Kapolda Banten

Selain itu, sanksi juga bisa diberikan kepada warga yang ketahuan mudik namun tak membawa sejumlah syarat seperti surat kesehatan atau bebas Covid-19 yang telah diatur dalam edaran Satgas Penanganan Covid-19.

“Ini nanti penumpangnya akan diturunkan, diantar polisi kembali ke daerahnya pakai bus yang dari dinas perhubungan, ” ujar Rudy.

Baca juga: Kali Ini Giliran Ketua MUI yang di Kunjungi Kapolri

Rudy turut mengingatkan sangkaan pemalsuan surat bagi warga yang nekad menggunakan surat palsu untuk mengelabui petugas. SE diketahui pengecualian larangan mudik bagi warga dalam beberapa kondisi, misalnya menjenguk orang tua sakit, hingga takziah.

Tindakan pemalsuan surat bebas Covid-19 bisa dijerat Pasal 267 ayat 1 KUHP dan Pasal 268 ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal hingga empat tahun.

“Kadang tidak menutup kemungkinan ada yang nakal. Dipalsukan ya, udah beda lagi itu namanya pemalsuan surat. Jadi sesuai dengan apa yang dilanggar, ” kata dia.

Sumber : CNN.