JAM Bidang Intelijen Canangkan Zona Integritas, Inilah Pengarahan Wakil Jaksa Agung RI

JAKARTA-Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI memberikan pengarahan terkait Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di Lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (07/04/2021). 

Hadir dalam pengarahan Wakil Jaksa Agung RI antara lain Jaksa Agung Muda Intelijen, Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, para Direktur di jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Pusat Penerangan Hukum, para Koordinator di jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, serta para Pejabat Eselon III di jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Baca juga: Terkait Perkara Cukai, Kejari Manado Setorkan Dana Titipan ke Kas Negara

Mengawali pengarahannya, Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menjadi harapan pemerintah untuk semakin tertanam dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan pembangunan zona integritas jangan sampai dipandang sebagai beban atau keterpaksaan Aparatur Sipil Negara untuk meraih predikat WBK atau WBBM, melainkan pembangunan zona integritas dapat menjadi budaya yang terbangun dengan sendirinya atas dasar kesadaran dan keikhlasan para ASN.

Dalam membangun zona integritas memang sangat berat dan melelahkan bagi ASN, namun apabila ASN pada semua satuan kerja dalam melakukan perubahan tetap konsisten secara terus menerus maka hal ini dapat meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan bukan hanya sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah yang dijadikan suatu target bagi satuan kerja. Seluruh aktifitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti Aparat Kejaksaan RI harus bebas dari :

Baca juga: 2 (Dua) Orang Saksi Diperiksa Penyidik Jampidsus Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Transmisi Gardu Induk

1.    Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2.    Pelanggaran disiplin;

Baca juga: Anggota DPRD Komisi IV DPRD Babel Soroti Masalah Dugaan Penyimpangan di RSUDDH

3.    Penyimpangan Standar Operasional Prosedur (S.O.P);

4.    Penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang tidak efektif dan efisien;

Baca juga: Laporan Dugaan Penyimpangan Pada RSUD Depati Hamzah Telah Diterima Kejati Babel

5.    Memberikan pelayanan yang asal-asalan;

6.    Adanya pamrih.

Baca juga: Mantan Pegawai Honorer RSUD Depati Hamzah Bantah Dirinya Sering Bermasalah Dalam Bekerja

Khusus untuk Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019, Wakil Jaksa Agung RI juga mendukung agar Puspenkum meningkatkan predikatnya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Mengakhiri pengarahannya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan kata-kata bijak (quote) “BEKERJA YANG PARIPURNA ADALAH CARA KITA MENDIDIK BAWAHAN UNTUK MAMPU BERKARYA DENGAN IKHLAS” yang diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi dalam melakukan perubahan yang lebih baik.

Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. 

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH lewat siaran pers Nomor: PR – 301/015/K.3/Kph.3/04/2021 tertanggal 7 Maret 2021.(***/Steven)